uu 40 tahun 2008. 11 Tahun 2008 kemudian direvisi dengan UU No. uu 40 tahun 2008

Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode Penelitian Survai. 26 Tahun 2016; UU Dan PP. 1) dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak. Permen No. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587). Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 (UU/2008/2) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Oct 3, 2008 · Obyek Penyesuaian AD PT dalam UU No 40 Tahun 2007 Pada 2 June 2008 Bang Im mengirim komentar: Selamat siang. METADATA. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. Berlangganan Pro. 1. . Perkara Nomor 53/PUU-VI/2008 atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 1. 40 Tahun 2008. dengan rahmat tuhan yang maha esa. SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 40 TAHUN 2008 TANGGAL 31 JULI 2008 STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH. Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. Pengesahan Ilo Convention No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. -. Kewenangan RUPS Jun 16, 2020 · Konvensi itu menjadi pedoman pembentukan UU No. U. bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. 2006. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tata cara. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang. Memuat Dokumen. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang. UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 21, LN. Sebagaiman kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif tanggal 30 April 2010. UU No. UU No. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : MEMUTUSKAN:. 2008. E. Lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. U. LP3ES. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; UU No. Status Peraturan. -. Ketentuan ini dimaksudkan agar peraturan. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20,. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga)NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250. Bentuk. UU: Nomor: 40: Tahun: 2008: Nama Peraturan: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS: Pemrakarsa Terjemah Resmi: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: Dokumen Terjemah Resmi : Tentang Website. Katalog Produk. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. E. 9 Tahun 2014; No. No. 14 Tahun 2008; UU No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Indonesia, Pemerintah Pusat. Sign In. UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 Terjemah Resmi Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Nov 10, 2008 · UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 40: Tahun: 2008: Tentang: PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 10 November 2008: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku Apr 12, 2022 · Undang - Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Download. NOMOR 40 TAHUN 2008 TANGGAL 31 JULI 2008 STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (SMK/MAK) A. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Berikut beberapa ketentuan dalam UU PT yang diubah oleh UU Cipta Kerja: Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU PT, Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Undang-Undang (UU) Nomor: 44: Tahun: 2008: Tanggal Penetapan: 26 November 2008:. Perkara Nomor 53/PUU-VI/2008 atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 1. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 2l peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran. PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dan penambahan. bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama Jan 14, 2021 · Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 "Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3 , dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. Tipe Dokumen. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Undang-Undang Feb 25, 2015 1008 Add to Reading List . dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. a. Jenis/Bentuk Peraturan: UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 43: Tahun: 2008: Tentang: WILAYAH NEGARA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal. Tanggal Pengundangan 28 April 2023. No. 000,00. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Status: Hanya untuk pelanggan Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Ditetapkan: 10 November 2008 Berlaku: 10. bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras. ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN 3. 40 Tahun 2007”) pada bagian penjelasan adalah tanggal: i. UU ini mencabut beberapa ketentuan dan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1). 000,00 (lima ratus juta. 14 Tahun 2008; UU No. Ditetapkan 9 November 2008 • Berlaku 9 November 2008. Peraturan. Nomor. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. File. Facebook Twitter Whatsapp. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau. nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,40: Tahun: 2008: Tentang: PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 10 November 2008: Pejabat. Feb 12, 2019 · Dari kedua undang-undang yang di atas, Pasal 1 angka 1 UU Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang. VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan Setiap Orang dengan sengaja a. status Hanya untuk Pelanggan. Jenis. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal. Pro. 504. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. 2. Amar Putusan:1. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi PP No. dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611). cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH . UU 36 2008. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. Masih Berlaku. Kimpraswil 1/11 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG P E R S DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik. Tenggat waktu tersebut berakhir pada 18 Agustus 2008 yang lalu, karena UU. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang. Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. UU NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. Dalam UU tersebut,. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Mengingat : 1. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 . I. NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 14. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. TENTANG. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Kepemudaan - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan. Berlangganan Pro. Konvensi itu menjadi pedoman pembentukan UU No. 500. KETENTUAN PENUTUP. 40 Tahun 1999 Pers MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 11 Tahun 2008 kemudian direvisi dengan UU No. Permenristek Dikti No. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten. Pasal 2 Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem. 1 Menyatakan frasa “. Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalamUndang-Undang No. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. UUS yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. Kamis 4 Jun 2009 16:14 Ridha Ananti dibaca 3328 kali Peraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif. Lalu, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No. UMUM : Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan. Lampiran. NUMBER 40 OF 2008 ON ELIMINATION OF RACIAL AND ETHNIC DISCRIMINATION BY THE BLESSINGS OF ALMIGHTY GOD PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Considering : a. Oct 24, 2022 · Isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Ketentuan ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. 106 Tahun 2007, TLN No. Undang-Undang, 40 TAHUN 2007 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk dan TaxBase, 2023 (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan danUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah perlu mensahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diakomondasi dari berbagai ketentuan perseroan,baik berupa penambahan ketentuan baru,perbaikan,penyempurnaan,maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relavan. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (48. . 19 Tahun 2016; UU No. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 1992; UU Nomor 20 Tahun 2008; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL . Semuel mengatakan, bicara hoax itu ada dua hal. 40. UU. Undang-undang (UU) NO.